Prodi S1 PPKn FKIP Universitas Terbuka Dorong Diskursus Kritis melalui Kuliah Umum “Feminis Pedagogi dalam Pendidikan Politik”

Jakarta, 8 Agustus 2025 — Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Terbuka (UT) telah sukses menyelenggarakan kuliah umum bertajuk “Feminis Pedagogi dalam Pendidikan Politik” pada Jumat, 8 Agustus 2025. Kegiatan yang berlangsung secara daring ini dihadiri 243 peserta mahasiswa Universitas Terbuka maupun masyarakat umum.

Kuliah umum menghadirkan Made Yudhi Setiani, S.IP., M.Si., Ph.D., Dosen Prodi S1 PPKn FKIP UT, sebagai narasumber utama. Dalam paparannya, Made Yudhi menekankan bahwa feminis pedagogi merupakan pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif yang membangun pengetahuan melalui dialog kritis, kolaborasi, dan refleksi berbasis pengalaman. “Kekuasaan dalam pedagogi feminis bukanlah dominasi, melainkan energi yang dapat dibagikan untuk membangun rasa percaya diri dan mendorong partisipasi warga negara sebagai aktor perubahan sosial,” ujarnya.

Dekan FKIP UT, Prof. Dr. Ucu Rahayu, M.Sc., dalam sambutannya menyatakan bahwa kuliah umum ini sejalan dengan komitmen UT untuk memperluas wawasan mahasiswa dan masyarakat tentang pendidikan politik yang berkeadilan, demokratis, dan inklusif. Sementara itu, Kaprodi S1 PPKn UT, Dr. Ary Purwantiningsih, S.Pd., M.H., menambahkan bahwa kegiatan ini diharapkan menjadi ruang dialog akademik yang memperkaya perspektif kritis dan mendorong kolaborasi lintas bidang.

Diskusi yang berlangsung interaktif memperlihatkan antusiasme peserta dalam membahas relevansi pedagogi feminis terhadap penguatan demokrasi dan kesetaraan di ruang publik. Peserta memberikan tanggapan positif, terutama terkait penerapan nilai-nilai kesetaraan gender dan keberagaman dalam pendidikan politik di tingkat perguruan tinggi maupun komunitas.

Kegiatan ini menjadi salah satu wujud nyata peran Universitas Terbuka dalam mendorong transformasi sosial melalui pendidikan, serta membuka ruang bagi pendekatan-pendekatan pembelajaran inovatif yang berpihak pada keadilan dan partisipasi aktif warga negara.