Enter your keyword

post

PERJANJIAN KERJASAMA FKIP UT DENGAN FMIPA UNIVERSITAS PAKUAN BOGOR

PERJANJIAN KERJASAMA FKIP UT DENGAN FMIPA UNIVERSITAS PAKUAN BOGOR

PERJANJIAN KERJASAMA FKIP UT DENGAN FMIPA UNIVERSITAS PAKUAN BOGOR TENTANG PENYELENGGARAAN PRAKTIKUM JURUSAN PENDIDIKAN MIPA FKIP UT
oleh Memet Casmat *)

 

TANGSEL, 12/10/2021 – Kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) penyelenggaraan praktikum Jurusan Pendidikan MIPA FKIP UT dengan FMIPA Universitas Pakuan, diawali dengan sambutan oleh Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Pakuan, Asep Denih, S.Kom, M.Sc., PhD. Selanjutnya sambutan dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Terbuka (UT), Dr. Ucu Rahayu, M.Sc. Sambutan berikutnya oleh Direktur Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) UT Bogor, Drs. Enang Rusyana, M.Pd.

 

Kegiatan PKS ini dilaksanakan pada hari Selasa, 12 Oktober 2021, sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Nomor 214/UN31.WR4/HK.01.00/2019 dan Nomor 021/Rektor/II/2019 yang berlangsung di Gedung Pertemuan FMIPA UNPAK Bogor.

 

Dr. Ucu Rahayu, M.Sc, Dekan FKIP UT, mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka, sedangkan Asep Denih, S.Kom., M.Sc., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Pakuan, mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Pakuan, yang berkedudukan di Jalan Pakuan No.1 P.O Box 452, Bogor 16143.

 

Dalam perjanjian dan kerjasama ini, kedua belah pihak menyepakati dan menyetujui bahwa mahasiswa Jurusan Pendidikan MIPA FKIP UT, Program Studi S1 Pendidikan Biologi, Pendidikan Kimia dan Pendidikan Fisika, yang berada di wilayah UPBJJ-UT Bogor dan UPBJJ-UT Jakarta, dapat melaksanakan praktikum di laboratorium FMIPA Universitas Pakuan. Penyelenggaraan Praktikum ini bertujuan untuk memantapkan penguasaan mahasiswa terhadap materi mata kuliah praktikum atau berpraktikum, yang dilakukan di dalam laboratorium ataupun di lapangan.

 

Pihak FKIP UT berkewajiban untuk menyiapkan mahasiswa peserta praktikum, pedoman pelaksanaan praktikum, mengoordinasikan pelaksanaan praktikum, menetapkan nama-nama instruktur yang berasal dari UPBJJ UT sesuai dengan wilayah kerja, menetapkan biaya penyelenggaraan praktikum sesuai dengan jumlah kelompok dan jumlah mata kuliah praktikum pada semester berjalan, membiaya penyelenggaraan praktikum meliputi pengadaan bahan praktikum, honorarium, pengelola praktikum yaitu Penanggung Jawab, Koordinator, Instruktur Praktikum, Tenaga Laboran, dan menyepakati ketentuan penyelenggaraan praktikum sebelum dilaksanakan.

 

Sedangkan, pihak FMIPA UNPAK Bogor berkewajiban menyediakan peralatan dan bahan praktikum, menyelenggarakan kegiatan, bimbingan dan evaluasi yang berhubungan dengan praktikum baik di laboratorium luring atau di lapangan, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, menyampaikan daftar rekap nilai praktikum dan kelengkapan (bukti fisik) mahasiswa yang telah menyelesaikan praktikum, mengoordinasikan penyusunan jadwal praktikum dan menyepakati ketentuan penyelenggaraan praktikum.

 

Pihak FKIP UT berwenang dan berhak menetapkan dan mengangkat tenaga yang berasal dari FKIP-UT untuk membantu secara akademik maupun administratif pelaksanaan kegiatan praktikum, sedangkan FMIPA UNPAK berwenang dan berhak mengusulkan tenaga pengelola praktikum, yang terdiri dari Penanggung Jawab, Koordinator, Instruktur Praktikum, Tenaga Laboran, mengelola dan mengatur laboratorium beserta fasilitasnya untuk pelaksanaan kegiatan praktikum sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

 

FKIP UT dan FMIPA UNPAK secara bersama-sama berwenang dan berhak untuk menetapkan uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing pihak, serta membicarakan dan menetapkan biaya penyelenggaraan praktikum atas dasar kesepakatan bersama

Sedangkan Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 5 tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan 12 Oktober 2026, yang selanjutnya akan dievaluasi dan diperbaharui setiap tahunnya.

 

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan yang disebabkan perbedaan penafsiran mengenai perjanjian kerja sama ini dan/atau pelaksanaannya, maka akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak. Petunjuk pelaksanaan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

 

“Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap dua, diberi materai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama”, demikian tertulis dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Semoga bermanfaat.

 

Bogor, 12 Oktober 2021
*) Dosen Prodi Teknologi Pendidikan
FKIP – Universitas Terbuka

No Comments

Leave a Reply