Enter your keyword

post

FOCUS GRUP DISCUSSION (FGD) DPR RI DENGAN UNIVERSITAS TERBUKA (UT)

FOCUS GRUP DISCUSSION (FGD) DPR RI DENGAN UNIVERSITAS TERBUKA (UT)

FOCUS GRUP DISCUSSION (FGD) DPR RI DENGAN UNIVERSITAS TERBUKA (UT) UNTUK REVIEW UU20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (SISDIKNAS)Oleh Memet Casmat *)

 

TANGSEL, 14/09/2021 – Pusat Perancangan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI salah satu unit kerja di bawah Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR yang mempunyai tugas dan fungsi mendukung fungsi legislasi dewan, menyelenggarakan FGD Penyusunan Kajian Penataan UU No 20 Tahun 2003 Tentang UU Sistem Pendidikan Nasional melalui pendekatan Omnibus Law dengan Narasumber Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed, Ph.D (Guru Besar pada Universitas Terbuka).

 

Selanjutnya, Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI, Dr. Lidya Suryani Widayati, SH, MH, Ketika membuka kegiatan ini mengatakan bahwa, ”Mengacu pada UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, UU No 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, UU No 18 Tahun 2015 Tentang Pesantren, substansinya masih mengatur secara parsial mengenai sub sistem dalam penyelenggaran pendidikan nasional, sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada sinkronisasi dan harmonisasi antar UU. Sehingga, perlu dilakukan kajian sinkronisasi dan harmonisasi UU, termasuk adanya gagasan mengenai diperlukannya metode pendekatan Omnibus Law dalam melakukan penataan UU di bidang Pendidikan”, ujar Kepala Pusat di Setjen DPP RI dalam arahannya saat membuka kegiatan ini yang dilaksanakan secara maya ini.

 

Sementara itu, Wakil Rektor IV Bidang Pengembangan Institusi dan Kerjasama, Universitas Terbuka, Rahmat Budiman, S.S, M.Hum, PhD, megatakan dalam sambutannya bahwa, ”UT memiliki sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai ciri khas pembelajaran. Dengan harapan, sistem PJJ ini bisa ternaungi pada UU pendidikan yang akan kita diskusikan saat ini. Melalui FGD ini akan menghasilkan produk yang bisa mengakomodasi dan memberikan insight kepada Tim Penyusun Kajian Penataan UU di Bidang Pendidikan, bahwa di era disrupsi ini sistem PJJ tidak lagi menjadi monopoli UT, tapi bisa diimplementasikan oleh pelaku pendidikan lainnya”, ungkap Wakil Rektor UT dengan penuh semangat.

 

Moderator pada kegiatan diskusi kali ini adalah Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Terbuka (UT), Dr. Ucu Rahayu, M.Sc, dengan mengawali diskusi bahwa, ”Kami sangat senang, UT diajak diskusi untuk pengumpulan data kajian penataan UU di bidang Pendidikan melalui pendekatan Omnibus Law yang merupakan salah satu metode yang bertujuan untuk mewujudkan simplikasi atau penyederhaan pengaturan, sehingga tidak lagi materi substansi menimbulkan multitafsir atau tumpang-tindih antar peraturan perundang-undangan yang tujuan akhirnya adalah untuk menjamin kepastian hukum”, ujarnya.

 

Sebagai pemantik diskusi diawali oleh Ketua Tim Penyusun Kajian Penataan Undang-Undang di Bidang Pendidikan Melalui Pendekatan Omnibus Law, Rachmat Wahyudi Hidayat, SH, MH, dengan menyampaikan bahwa. ”Untuk memulai diskusi (1) Mengacu kepada UU No 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tema besarnya adalah “Perijinan”. Mohon diberi masukan, apa tema besar untuk UU Sisdiknas yang akan direvisi; (2) Kami ingin mengetahui, apakah FKIP UT pernah melakukan kajian harmonisasi dan sinkronisasi UU bidang pendidikan, apakah ada pasal-pasal yang dinilai tidak sinkron antara UU Pendidikan Tinggi dengan UU Sisdiknas; (3) Kalau saja nanti perlu ada kajian dengan pendekatan Omnibus Law dalam UU Sisdiknas ini, kami ingin mengetahui apakah cukup hanya merevisi saja UU Sisdiknas ini atau layak membuat UU baru tentang Sitem Pendidikan Nasional”, ujarnya ketika memulai diskusi kali ini

 

Sedangkan, Tim Penyusun bahan diskusi dengan Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI Tentang Wacana Omnibus Law Bidang Pendidikan ini yaitu, Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed, Ph.D, Dr. Ucu Rahayu, M.Sc, Dr. Siti Aisyah, M.Pd, Dr. Sardjijo. M,Si dan Riza Alrakhman, M.Pd.

 

Pada kesempatan ini, sebagai narasumber diskusi yaitu Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed, Guru Besar pada Universitas Terbuka, selaku Narasumber pada diskusi kali ini memamparkan materinya sebagai berikut, pada Pasal 19 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, berbunyi bahwa Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka. Terbuka mengandung makna tidak baku (meme: KBBI, 2021), lintas jalur, dan sepanjang hayat. Mengandung makna perlunya sistem untuk fasilitasi konvergensi pendidikan formal, nonformal, dan informal. Definisi Terbuka pada UU dimaksud (Pasal 19) perlu direvisi.

 

Lebih jauh, Prof. Tian (biasa dipanggil), mengatakan bahwa pada Pasal 31 Ayat 2, ada kata “Terbuka” juga mengandung makna penyelenggaraan pendidikan bersifat multi moda termasuk dengan sistem Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Sistem PJJ bukan sistem alternatif yang hanya dapat untuk melayani yang tidak dapat mengikuti pendidikan tatap muka, tapi merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pendidikan. Definisi sistem Pendidikan Jarak Jauh dalam UU nomor 20 tahun 2003 (Pasal 31 ayat 2) perlu direvisi.

 

Pada waktu sesi tanya jawab, ada pertanyaan dari ibu Arrista Trimaya, SH, MH, Perancang Undang-Undang bidang Kesejahteraan Rakyat, Pusat Perancangan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI, bahwa ”Sebaiknya apa saja tema besar Omnibus Law UU Sisdiknas yang akan direvisi ini, Bu Prof?”. Jawaban Narasumber yaitu, ”Sebaiknya, tema besar untuk Omnibus Law UU Sisdiknas ini adalah “SDM Unggul Yang Taqwa dan Kompeten”, pemerintah berkewajiban mengurus mereka, di luar sistem persekolahan dan perguruan tinggi”, demikian penjelasan Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed, Ph.D, mengakhiri paparannya. Semoga bermanfaat.

 

Tangerang Selatan, 14 Sepetember 2021
*) Dosen Prodi Teknologi Pendidikan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Terbuka

No Comments

Leave a Reply